Pantai di Desa Cigadog, Garut

Forsyth (2003) menjelaskan bahwa pendekatan ekologi politik merupakan kelanjutan dari kajian ekologi budaya (cultural ecology). Mencermati persoalan sumberdaya alam sebagai persoalan sosial-politik itulah yang menjadi fokus dari pendekatan ekologi politik (political ecology) (Satria, 2008) . Ekologi politik merupakan bidang kajian yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap pengelolaan lingkungan. Asumsi pokok dalam ekologi politik bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, melainkan merupakan suatu bentuk politized environment dimana banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global (Bryant 2001) .

Terdapat beberapa definisi ekologi politik, antara lain  (1) mempelajari sumber, kondisi dan implikasi politik dari perubahan lingkungan hidup (Bryant and Bailey 1997); (2) mempelajari saling-ketergantungan (interdependence) antara unit politik & saling-keterkaitan (inter-relationship) antar unit politik dengan lingkungan hidupnya, terutama yang berkenaan dgn konsekuensi politik dari perubahan lingkungan (Hempel 1996: 150); (3) mempelajari relasi yang kompleks antara masyarakat dan lingkungan hidupnya melalui analisis yang cermat atas akses dan kontrol terhadap sumber daya alam  serta implikasinya bagi kesehatan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan (Watts 2000: 257); dan (4) Merupakan kombinasi kajian ekologi dan ekonomi politik (Blaikie & Brookfield 1987).

Sementara antara ekologi politik dan politik lingkungan hidup (environmental politics) yang seringkali dipersamakan itu ternyata menurut Bryant dan Bailey (2001) memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Politik lingkungan merupakan bidang kajian dalam ilmu politik terhadap masalah lingkungan, yakni meneliti dampak isu lingkungan terhadap proses politik formal serta peran negara dalam pengelolaan lingkungan. Jadi, perhatian utama kajian ini adalah “only considers the environment in so far as it intrudes on the formal political process” (Bryant dan Bailey 2001) . Karena itulah, politik lingkungan dianggap berperspektif teknosentrik daripada ekosentrik.

Sesuai dengan lingkup community development maka studi ini merupakan sarana bagi: (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial kepada masyarakat sekitar, termasuk dalam hal ini adalah kemampuan dalam menciptakan kader-kader agen perubahan yang berasal dari komunitas setempat. (ii) Pengembangan kemampuan hubungan sosial dengan mitra-mitra terkait dalam usaha mengatasi permasalahan-permasalahan yang bersifat teknis keprofesian warga komunitas setempat. Masalah teknis keprofesian merupakan bidang yang menjadi perhatian dalam melibatkan stakeholder lain sehingga terjadi koordinasi yang kuat antar stakeholder.